Perubahan Iklim Ancam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Catatan menyambut Musrenbang Kabupaten Bone tahun 2013

Kepala Bappeda Bone, H.Irwansyah, didampingi Tim Project CARE International Indonesia melakukan kunjungan ke Lokasi Demplot Rumput Laut di Kel Bajoe Kab. Bone

   Arah dan kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone telah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai salau satu program  andalan untuk mengurangi angka kemiskinan sampai 10 % di tahun 2013 sesuai amanat RPJMD Kabupaten Bone (2008-2013), dan 9 % (target MDGs tahun 2015),  namun Perubahan iklim mengancam berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bone untuk memerangi kemiskinan.

Badan Meteorologi Sulawesi (level provinsi) mengkategorikan Bone sebagai “berisiko tinggi” dalam Indeks Komposit Bencana Iklim atau CCHI (Composite Climate Hazard Index) sesuai penghitungan kejadian bencana terkait iklim pada tahun 2009. Proyeksi untuk tahun 2020 dan 2050 masih menggolongkan Bone sebagai “berisiko tinggi”. CCHI merupakan hasil penghitungan kerentanan yang dikombinasikan dengan kemampuan adaptif di tingkat kabupaten. Data sosio-ekonomi seperti guna lahan, jenis tanaman budidaya, tingkat kemiskinan, frekuensi bencana, dampak bencana dan lain sebagainya; beserta data geografis seperti curah hujan, angin dan sebagainya, dipakai sebagai dasar penghitungan kerentanan dan kapasitas adaptif.

Dampak perubahan iklim tidak hanya menimpa Indonesia, namun juga negara-negara lain di berbagai belahan bumi. Banjir, kekeringan, wabah penyakit, gagal panen, merupakan beberapa dampak negatif perubahan iklim. Walaupun beberapa skenario mengenai perubahan iklim pada tingkat global telah tersedia, namun pada tingkat lokal pengetahuan mengenai dampak perubahan iklim pada mata pencarian penduduk masih belum tersedia

Berdasarkan hasil Penilaian Kapasitas dan Kerentanan terkait iklim (Climate Vulnerability and Capacity Analysis-CVCA) di 10 desa pesisir, Program Adaptasi Perubahan Iklim, hasil kerjasama LSM Care International Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bone didukung oleh Uni Eropa, menemukan bahwa mata pencarian utama masyarakat adalah perikanan, budidaya tambak, budidaya rumput laut dan pertanian, yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Mereka yang bekerja di sektor-sektor ini diidentifikasi sebagai kelompok yang rentan risiko perubahan iklim.

Komunitas yang tinggal di lokasi program telah mengenali munculnya keganjilan pada pola cuaca selama 12 tahun belakangan ini. Tidak dapat dipungkiri, dunia saat ini tengah menghadapi perubahan iklim, yang sebagian penyebabnya bisa berasal dari ulah manusia. Pada masa-masa lampau, manusia dapat memprediksi pola cuaca, namun, masa-masa sekarang ini, cuaca sulit diprediksi.

Kapasitas pemerintah lokal dan lembaga-lembaga lokal dalam memahami risiko-risiko perubahan iklim masih rendah dan perlu ditingkatkan, terutama strategi yang mengedepankan adaptasi berbasis masyarakat.

 Kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam menangani masalah kerentanan tersebut masih terkendala oleh kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya financial, sumber daya fisik dan sistem kelembagaan.

Yang menggembirakan, mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran yang disusun oleh Pemerintah telah membuka ruang bagi masyarakat termasuk kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai tahapan proses perencanaan, termasuk memperjuangkan issu-issu perubahan iklim meskipun harus diakui masih butuh perjuangan lebih dalam proses penentuannya menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu upaya-upaya adaptasi terhadap kondisi perubahan lingkungan perlu lebih banyak perhatian dan pendanaan dari pemerintah.

Strategi yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk menangani resiko bencana telah dilakukan baik oleh Pemerintah melalui institusi yang diamanahkan untuk itu, atau melalui upaya-upaya individu dan organisasi masyarakat sipil (OMS) bahkan melalui gerakan bersama, namun baru sebatas upaya responsif.

“Tudang Sipulung”, yang merupakan wadah stakeholders di bidang pertanian telah menjadi forum pembelajaran bersama dalam menangani masalah-masalah pertanian, sehingga patut untuk dipertahankan menjadi salah satu program andalan kabupaten dalam menangani dampak negatif perubahan iklim.

Yang masih perlu dilakukan sekarang ini adalah mengevaluasi dan membangun di atas kearifan tradisional (lokal) yang sudah ada itu untuk membantu masyarakat melindungi dan mengurangi kerentanan sumber-sumber nafkah mereka.    

Namun, bagaimanapun, satu-satunya cara bagi kita semua untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah dengan beralih ke bentuk-bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan, belajar untuk hidup dengan cara-cara yang menghargai dan serasi dengan lingkungan hidup kita. Mulai dari desa yang paling terpencil hingga ke perkotaan yang paling modern kita semua merupakan satu kesatuan sistem alam yang kompleks, dan rentan terhadap berbagai kekuatan alam. Begitu iklim berubah, kita mesti berubah pula, dengan cepat.

Selamat ber-Musrenbang. Semoga hasilnya dapat mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang telah disusun secara partisipatif.

Ditulis oleh :

Abd. Rahman Ramlan

District Facilitator CARE Indonesia