Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012, Bappeda & Statistik Kabupaten Bone menggelar Pertemuan Penyusunan Mekanisme Integrasi Perencanaan Reguler di ruang rapat Bappeda. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas stakeholder untuk Integrasi Mekanisme Perencanaan reguler dan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bone pada tanggal 17-18 Juli 2012 di Wisma Tirta Kencana Watampone.
CARE International Indonesia (Program BCRCC-Adaptasi Perubahan Iklim) bersama pelaku pemberdayaan lainnya di kabupaten Bone seperti PNPM-MP, PNPM-Perkotaan, PNPM-PISEW, dan beberapa LSM Lokal diundang khusus untuk memaparkan Strategi Perencanaan dan Disain Programnya masing-masing dihadapan Satker Bidang Perencanaan SKPD.
Muhammad Zuhdi, Kabid Perencanaan dan Penganggaran Bappeda & Statistik Kab. Bone yang mewakili Kepala Bappeda menegaskan bahwa permasalahan utama Mekanisme Perencanaan di kabupaten Bone adalah belum sinkronnya antara RPJMD dan RKPD kabupaten dengan Perencanaan yang disusun oleh SKPD (Renstra dan Renja), serta dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Renstra (Rencana Strategis) Kelurahan, termasuk Perencanaan dari Pelaku Pemberdayaan, sehingga target pembangunan misalnya penurunan angka kemiskinan sulit diukur capaiannya. Sehingga Bappeda & Statistik Kabupaten Bone merasa penting untuk mengumpulkan seluruh stakeholder agar dapat memiliki kesepahaman yang sama tentang arah pembangunan kabupaten Bone.
Dengan demikian melalui Pertemuan pada hari itu, dimaksudkan untuk kembali memperkuat komitmen bersama di antara stakholder, menginisiasi regulasi integrasi perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Reguler (Musrenbang) tahun lalu, serta membangun kesepakatan awal mekanisme integrasi.
Program BCRCC sendiri menyatakan komitmennya siap mendukung Integrasi Perencanaan. Rahman Ramlan-District Facilitator Care untuk Kabupaten Bone menyampaikan kepada forum bahwa salah satu tujuan Program adalah mendorong agar issu perubahan iklim terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dirancang sebuah kegiatan yag dinamakan Village Vision Mapping (Pemetaan Visi Desa).
Forum merekomendasikan kepada seluruh Pelaku Pemberdayaan kiranya dapat mendukung penguatan Dokumen RPJMDes dan Renstra Kelurahan minimal di lokasi programnya masing-masing, termasuk memperkuat proses pelaksanaan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) agar dapat berjalan secara partisipatif, karena tingkat desa/kelurahan menjadi sentral dari seluruh sasaran pembangunan dan tolak ukur keberhasilan integrasi perencanaan.
(RaRa.27.07.2012)
Posting Komentar